Syarat KPR

KPR BTN Subsidi

KPR BTN Subsidi adalah kredit pemilikan rumah  program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.
Keunggulan

    Suku bunga 5 % fixed sepanjang jangka waktu kredit
    Proses cepat dan mudah
    Uang muka mulai dari 1%
    Jangka waktu maksimal s.d. 20 tahun
    Perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
    Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah indonesia

Persyaratan Pemohon

    WNI dan berdomisili di Indonesia
    Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
    Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
    Gaji / penghasilan pokok tidak melebihi :
    Rp. 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak
    Rp. 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun
    Atau maksimal gaji/penghasilan pokok sesuai ketentuan pemerintah
    Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
    Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
    Menandatangani Surat Pernyataan diatas materai

 KPR BTN Subsidi

KPR BTN Subsidi adalah kredit pemilikan rumah  program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.
Keunggulan

    Suku bunga 5 % fixed sepanjang jangka waktu kredit
    Proses cepat dan mudah
    Uang muka mulai dari 1%
    Jangka waktu maksimal s.d. 20 tahun
    Perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
    Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah indonesia

Persyaratan Pemohon

    WNI dan berdomisili di Indonesia
    Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
    Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
    Gaji / penghasilan pokok tidak melebihi :
    Rp. 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak
    Rp. 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun
    Atau maksimal gaji/penghasilan pokok sesuai ketentuan pemerintah
    Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
    Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
    Menandatangani Surat Pernyataan diatas materai

 Biaya-biaya

Biaya Provisi 0.5%
Biaya Administrasi Rp 250.000,-
Biaya Notaris
Kelengkapan Dokumen
No     Dokumen     Pegawai     Wiraswasta    
1.     Form Aplikasi Kredit dilengkapi dengan Pasfoto terbaru Pemohon dan Pasangan                          
2.     Fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai  3.     Slip Gaji Terakhir/Surat Keterangan Penghasilan, Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Keterangan Kerja                      
4.     SIUP, TDP & Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir                       5.     Fotocopy NPWP                              
6.     Fotocopy Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir                                
7.     Surat Pernyataan belum memiliki rumah  dari pemohon dan pasangan                                 
8.     Surat Pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan                                 
                       

Ketentuan Penghunian

    Penggunaan sebagai tempat tinggalatau hunian oleh pemilik
    Jika Pemilik meninggalkan rumah/hunian secara terus menerus selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban   berdasarkan perjanjian, Pemerintah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut

    Ketentuan sewa /dialihkan kepemilikannya dalam hal:

        Pewarisan
        telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak
        Telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun
        Pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau
        Untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN

HAK DEBITUR:

    Menerima kemudahan perolehan rumah melalui Fasilitas KPR Subsidi dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat apabila memenuhi kriteria Kelompok Sasaran KPR Subsidi.
    Bebas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
    Rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR Subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR Subsidi yang berlaku.

KEWAJIBAN DEBITUR:

    Membayar angsuran KPR Subsidi secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai/lunas;
    Menggunakan sendiri dan menghuni Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah
    Memelihara Rumah Sejahtera dengan baik;
    Mengembalikan bantuan FLPP kepada Pusat Pengelola Dana Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KPR Sejahtera.
    Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:

    Debitur meninggal dunia (pewarisan);
    Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak;
    Penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun; atau
    Pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi;.

LARANGAN:

    Membayar angsuran melewati batas waktu yang ditentukan (MENUNGGAK ANGSURAN).
    Memberikan keterangan, pernyataan, dokumen yang tidak benar dan/atau palsu dalam pengajuan KPR Subsidi.
    Menelantarkan rumah yang telah dibeli dengan KPR Sejahtera FLPP atau tidak menghuni rumah tersebut selama 1 (satu) tahun berturut-turut setelah rumah diserahkan kepada debitur oleh pengembang/developer.
    Menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah kepada pihak lain.